Cetak
Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Nara Sumber Penyuluhan Hukum Terpadu Pemkab Way Kanan
Ditulis oleh Desi Sartika Iskandar

Hakim PA Blambangan Umpu Jadi Nara Sumber Penyuluhan Hukum Terpadu Pemkab Way Kanan

alt

Blambangan Umpu, 12│10│2017.

Penyuluhan hukum terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, berlangsung pada hari kamis (12/10/2017) bertempat di Aula Kecamatan Way Tuba. Hadir dalam penyuluhuan hukum tersebut Camat Way Tuba, Polsek, Danramil serta Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung se Kecamatan Way Tuba.

Pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu merupakan yang perdana di tahun 2017. Kemudian akan disusul dengan tahap berikutnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan.

Penyluhan hukum terpadu dibuka oleh Camat Way Tuba mewakili Bupati Way Kanan. Dalam amanatnya Bupati Way Kanan menitik beratkan pengarahannya pada aspek perlunya menciptakan masyarakat sadar hukum di wilayah Way Kanan.

Penyuluhan hukum dilanjutkan dengan pemaparan materi dari nara sumber. Diantara nara sumber yang hadir Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang menyampaikan materi di bidang Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia dan Polres Way Kanan tentang Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya.

Mengawali makalahnya, Al Fitri (Hakim PA Blambangan Umpu) menyampaikan, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah cukup memakan waktu yang sangat panjang, sepanjang agama Islam itu sendiri eksis di Indonesia.”

Selanjutnya, beliau mengatakan, ” PA keberadaannya telah ada sejak Islam masuk ke RI, mengalami dinamika kesejarahan yang berbeda dengan peradilan lainnya, semenjak zaman Belanda mengalami pasang surut bahkan kekuasaannya selalu dikerdilkan, bahkan sampai sebelum era reformasi.”

Hakim PA Blambangan Umpu juga menyatakan “Era reformasi eksistensi PA penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diperkokoh, setara dan sejajar dengan peradilan lainnya yang berbeda hanya dalam kompetensi absolut  dan PA dalam sistem kenegaraan Indonesia dijamin keberadaannya dalam Pasal 24 UUD 1945 amandemen keempat.”

Kemudian ungkapnya, “bahwa    tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

“Tugas pokok PA tersebut di bidang perkawinan, waris Wasiat; Hibah; Adopsi Anak; Wakaf; Zakat; Shadaqah; Infaq dan Ekonomi Syariah yaitu Bank syari’ah, Asuransi syari’ah, Reasuransi syari’ah, Reksadana syari’ah’, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Pegadaian syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan Bisnis syari’ah,” pungkasnya.

Kemudian menurutnya “kewenangan yang lain yang diberikan UU yaitu pelaksanaan  putusan  perkara  ekonomi  syariah,  hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad  syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. pelaksanaan putusan arbitrase  syariah  dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan Sengketa Hak Milik serta Isbat Kesaksian Hilal.”

Mengakhiri makalahnya beliau mengatakan, “bahwa apabila terjadi sengketa terhadap perkara tersebut, maka PA bewenang mengadili tersebut.”

(alf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Layanan Pengaduan