logo mahkamah agung website ramah difable

Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu ... Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-blambanganumpu.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI

Berita Terkini

PENANDATANGANAN MAKLUMAT TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Cetak
Ditulis oleh Desi Sartika Iskandar   

PENANDATANGANAN MAKLUMAT TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

alt

Blambangan Umpu | Selasa (10/10/2017) Pengadilan Agama Blambangan Umpu  menyelenggarakan sosialisasi tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim , Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai dengan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Aminuddin. selaku Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan di dampingi oleh Bapak Tirmizi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua, Bapak Zuhri, S.H., . selaku Panitera , serta Bapak Hamsiri, S.Pd., S.H.I., . sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Blambangan Umpu, serta di hadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai sampai Honorer Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Sebelum membacakan isi maklumat, ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memberikan suatu penegasan terhadap warga peradilan yang ada di bawah kepemimpinannya, bahwa isi maklumat ini adalah sesuatu penegasan yang sangat berbahaya baik bagi pelaku pelanggaran itu sendiri maupun atasan langsung. Beliau mencontohkan kasus yang baru – baru ini menimpa salah seorang ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di salah suatu daerah timur Indonesia yang pada saat ini menjadi sorotan public.

ketua  sangat mengharapkan kepada seluruh warga Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk berhati – hati dan penuh tanggung jawab dalam tugas sehingga hal buruk tidak terjadi kepada kita semua serta tidak menimbulkan kerugikan orang lain. Imbuhnya.

Adapun isi maklumat Mahkamah Agungung (MA) tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;

2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa,kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di bawahnya an tara lain:

a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system)di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 /KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama pada Mahkamah Agung clan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Agama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

e) Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047 /KMA/SKB/IV /2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY /IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/ SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

g) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/ SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012.

4. Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;

Acara tersebut di akhiri dengan penandatanganan surat pernyataan sebanyak dua  rangkap oleh seluruh Hakim, Pegawai sampai pada honorer.

 

Add comment

Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas